Trensatu— Keberulangan badan usaha konsultan perencana dan pengawas dalam pekerjaan pemerintah menjadi dasar seorang aktivis untuk menguji dugaan adanya pola monopoli serta keterikatan antara konsultan, pihak di lingkungan dinas, dan penyedia pelaksana. Kajian tersebut rencananya akan dibawa melalui jalur pengaduan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam waktu dekat. ‎Achmad Rohman selaku Aktivis mengatakan persoalan utama bukan semata-mata besarnya nilai pekerjaan konsultan, melainkan keberulangan badan usaha yang sama dalam pekerjaan pemerintah dari tahun ke tahun. ‎“Kalau konsultan yang sama terus mendapatkan pekerjaan setiap tahun, ini harus diuji. Kami ingin melihat apakah itu murni hasil proses yang kompetitif atau ada pola penetapan tertentu,” ujarnya. ‎Menurutnya, konsultan perencana memiliki posisi strategis karena terlibat dalam penyusunan kebutuhan, spesifikasi, volume, RAB dan dokumen teknis pekerjaan. Kondisi tersebut perlu diuji apabila terdapat keterkaitan antara konsultan dengan penyedia yang kemudian memperoleh pekerjaan fisik. ‎“Yang kami uji adalah apakah ada hubungan antara orang dinas dengan konsultan, bagaimana konsultan itu ditetapkan dan apakah konsultan tersebut memiliki keterkaitan dengan pelaksana. Kalau rangkaiannya berulang, tentu harus diperiksa,” tambahnya. ‎Kajian […]